"Di sisi lain saat ini stok dana pemerintah tidak mencukupi sehingga harus berhemat agar program prioritas dan strategis bisa berjalan. Sehingga pilihan rasionalnya adalah melakukan efesiensi atau pengurangan anggaran di seluruh K/L terhadap program yang bisa dihilangkan atau ditunda," tutur Hasbi.
Sebelumnya, KY menyatakan tak bisa menyeleksi 16 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM di MA. Hal ini menyusul adanya efisiensi anggaran di KY sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M Taufiq HZ menyampaikan, keputusan ini diambil sekaligus menjawab dua surat wakil ketua MA non-yudisial perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung dan pengisian kekosongan jabatan hakim ad hoc HAM di MA. Surat tersebut dikirimkan kepada KY pada 15 Januari lalu.
“Sesuai undang-undang, KY harus melaksanakan pengumuman 15 hari kerja sejak diterimanya surat tersebut pada 16 Januari 2025," kata Taufiq dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (7/2/2025).
Dia menyampaikan, KY tentunya menjunjung tinggi integritas proses dan kualitas hasil seleksi.
"Namun, sehubungan dengan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, KY tidak dapat melaksanakan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada MA untuk memenuhi permintaan MA seperti tersebut di atas," tutur dia.