"Kedua, kita sudah beritahu bahwa ada izin tambang di negeri ini 10 ribu lebih, 60 persen itu ilegal. Ada yang dihukum? Tak satu pun. Bahkan dari ESDM misalnya untuk tambang ilegal saja, kan mereka punya PPNS itu, sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidiki dan dilidik," tuturnya.
Contoh lainnya, Laode melanjutkan, KPK pernah merekomendasikan untuk Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar dibuka untuk umum. Namun, kenyataannya hingga sekarang tidak pernah dilakukan.
"Bahkan itu putusan pengadilan tertinggi sudah dikuatkan sampai hari ini HGU-nya tak dibuka untuk umum," ujarnya.
Laode juga menyinggung soal peta satu data atau one map policy yang hingga hari ini tidak dibuka. Padahal, lembaganya sudah menginstruksikan namun tidak ada hasil.
"Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu terus terang saya merasa agak tak dihargai termasuk oleh bapak-bapak, ah pencegahan KPK itu tak pernah melakukan apa-apa. We do a lot tapi enggak ditulis juga sama temen-temen media di atas," katanya.