"Kita lihat di luar sana ada enam puluhan juta pelaku usaha yang belum memperoleh sertifikat halal. Sementara Bapak-Ibu (LPH) adalah mitra kita yang harus melakukan layanan secara adil dan transparan," ujar Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal, di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Kamis (6/3/2025).
"Tidak ada LPH yang dianak emaskan, dan yang melanggar harus disanksi dan berhentikan demi tertibnya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal kita," tutur dia.
Kata Bachrul, Babe Haikal dalam kesempatan tersebut juga memberi semangat agar meningkatkan kinerja sertifikasi halal reguler untuk menunjang target menuju Indonesia menjadi pusat halal dunia.
“Apalagi kami telah memenuhi syarat ini dan berharap bisa naik kelas menjadi LPH utama, hingga kami akan lebih leluasa merambah ke 10 provinsi di mana kami memiliki para auditor halalnya untuk meningkatkan sertifikasi halal reguler dalam jumlah signifikan tentunya,” ucapnya.
Menurut Bachrul, Lembaga yang dipimpinnya sudah memiliki 3 auditor halal yang teregister dan dalam proses registrasi sebanyak 51 orang di BPJPH dan tersebar di 10 provinsi.
“Kami sudah berada di 10 provinsi, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau (Batam), Riau, Jambi, Kalimantan Timur (Samarinda) dan Nusa Tenggara Barat ,” tutur Bachrul.
Sementara itu, Bachrul menjelaskan sebagaimana telah disampaikan Kepala BPJPH, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global ternyata baru menguasai 3 persen dari total perdagangan industri halal dunia.
“Sehingga kesempatan dan peluangnya masih sangat terbuka luas terutama bagi kami para LPH untuk meningkatkan sertifikasi para pelaku usaha reguler di Indonesia ini,” tandasnya.