Said Aqil menegaskan, hukum dan peraturan perundang-undangan harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Para pemimpin bangsa juga diminta mengedepankan politik adiluhung yang menjunjung kebenaran dan sikap kesatria.
Dalam pernyataan tersebut, LPOI juga meminta anggota DPR mengawal dan menegakkan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap melalui langkah politik yang diperlukan. Hal itu dinilai penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
"Jika ternyata tidak ada iktikad baik untuk mundur, demi dan untuk atas nama keadilan, wajib hukumnya bagi para anggota dewan di parlemen untuk mengawal dan menegakkan keputusan hukum Mahkamah Agung yang final dan mengikat untuk melakukan tindakan politik yang diperlukan sebagaimana mestinya, demi kepastian hukum di Republik Indonesia," katanya.
Selain itu, LPOI mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kewibawaan bangsa dan negara serta stabilitas nasional. Said Aqil meminta Presiden bertindak tegas terhadap anasir-anasir yang dinilai berpotensi merongrong kedaulatan negara dan melakukan tindakan makar.
"Karena apa pun alasannya, makar tidak dibenarkan oleh semua agama. Makar hukumnya haram," tegasnya.