Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek dalam permohonan, mulai dari tingkat ancaman dan kerentanan para saksi hingga bentuk perlindungan yang dibutuhkan.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata dia.
Selain Presiden Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga media.