JAKARTA, iNews.id - Reformasi birokrasi merupakan keniscayaan karena tuntutan regulasi dan perkembangan zaman. Birokrasi harus berbenah agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan publik (good governance) dan tercipta peningkatan mutu layanan masyarakat, peningkatan efisiensi pelaksanaan tugas, dan terwujudnya birokrasi yang professional.
Pesan ini disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di acara peluncuran Zona Integritas dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada lingkungan BPIP di gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Hadir dalam acara peluncuran secara daring ini Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, dan para anggota Dewan Pengarah BPIP. Selain itu, acara juga dihadiri secara luring oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Benny Riyanto dan utusan dari Komisi Ombudsman Nasional.
Acara peluncuran Zona Integritas di lingkungan BPIP ini diselenggarakan untuk menandai bukti komitmen institusional pada reformasi birokrasi.
“Zona Integritas ditetapkan sebagai ikhtiar untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi. Peluncuran ini diharapkan memperkuat kesadaran aparatur dan penguatan struktur/alur kerja agar tercipta birokrasi yang bersih dan akuntabel,” kata Yudian.