Dia menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi karena kegagalan pencapaian hal tersebut bisa mengakibatkan konsekuensi berat. Jika gagal dilakukan, konsekuensi negatif tersebut di antaranya yaitu melemahnya kepercayaan publik pada pemerintah dan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Presiden Asosiasi Perguruan Tinggi Islam se-Asia ini juga mengingatkan, reformasi birokrasi bisa mendapatkankan tantangan besar justru dari internal birokrasi. Termasuk di antara tantangan internal tersebut adalah silo mentality, yaitu keengganan bekerja sama antarbagian atau ego-sektoral. Silo mentality bisa mengancam tercapainya efisiensi, mengancam nilai-nilai moral, dan mematikan produktivitas.
“Sebagai pengawal ideologi bangsa, BPIP harus menjadi teladan dalam reformasi birokrasi ini,” ucap Yudian.
Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan secara akuntabel dalam konteks kekinian, Yudian mengajukan panduan 3R, yakni RPJMN, Regulasi, dan Reality.
Menurutnya, kinerja harus sesuai dengan visi RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, patuh pada regulasi yang ada dan turunan-turunannya, dan sesuai dengan kondisi realitas yang ada sekarang. Hal terakhir ini terutama menyangkut situasi pandemi.