"Buktinya ada, kebijakan (BBM) satu harga dan pemerataan pembangunan. Selain itu infrastruktur daerah dari pelabuhan, jalan dan lainnya diperkuat. Ke depan kita tinggal memperkuat potensi ekonomi daerah," kata Rais Aam PBNU ini.
KMA juga menjelaskan kiprahnya di Majelis Ulama Indonesia yang berupaya mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan umat dan masyarakat ekonomi marginal, menghilangkan kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi serta pembangunan.
"Di MUI saya mengusulkan konsep arus baru ekonomi Indonesia yang direspons oleh Pak Jokowi dengan program redistribusi aset dan memfasilitasi advokasi untuk kemitraan antara koperasi, pesantren dengan para pemilik modal," ujarnya.
Ma’ruf menekankan, semua langkah itu membuktikan Indonesia sebagai negara terbuka. ”Kalau ada yang bilang negara ini tidak pro-islam, itu salah. Karena negara ini terbuka. Asal sesuai mekanisme, bisa kok diterapkan. Buktinya UU Perbankan syariah sampai asuransi syariah bisa dikembangkan di Indonesia. Aceh punya kesempatan besar untuk menerapkan syariah secara lebih luas,” paparnya.
Sementara itu, Koordinator Santri Millenial Center Ahmad Yani mengungkapkan, kehadiran KMA sebagai cawapres Jokowi memberi harapan tersendiri bagi para santri agar ke depan, pemerintah juga memberi perhatian lebih terhadap pesantren.
"Santri itu representasi masyarakat kelas bawah. Sebab pendidikan pesantren dibandingkan pendidikan formal lainnya cenderung lebih bisa dijangkau masyarakat ekonomi kecil. Tapi hasilnya, banyak lulusan pesantren bisa berkontribusi lebih untuk bangsa," kata dia.