"Meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM, dan lembaga perlindungan anak lainnya untuk segera melakukan pemantauan dan asesmen terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Andar.
Dia juga mengimbau masyarakat sipil, organisasi profesi pendidikan, dan komunitas keagamaan bersuara menolak normalisasi kekerasan dalam dunia pendidikan.
"Menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan yang bersifat reaktif dan koersif, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti yang melibatkan peran aktif pendidik, psikolog, keluarga, dan komunitas," ucap Andar.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan program Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer bukan bentuk militerisme. Dia memastikan para siswa tidak diajarkan menembak.
"Tidak semua disiplin itu militer, dia (siswa) tidak diajarkan menggunakan senjata, tidak kita ajari cara nembak atau membunuh, enggak ada," kata Kristomei.
Dia menegaskan pembinaan disiplin tidak mesti harus dikaitkan dengan militerisme. Menurutnya, stigma pendekatan militer untuk mendidik anak harus diubah.
"Kalau cuma bangun jam 04.30 pagi terus kemudian salat dan senam pagi kan artinya menurut saya bukan militerisme. Pendidikan disiplin aja, gerakan disiplin," ungkap dia.