“Kalau di sana terjadi pembunuhan massal atau besar-besaran yang kini lazim disebut genosida, Indonesia bisa mengundang pemerintah asing atau organisasi dunia, seperti PBB, untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi genosida,” ucapnya.
Edward pun kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang terjadi di Papua. Dia mencontohkan, kasus pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan pencurian dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Masalahnya adalah sudah adakah orang-orang di Papua yang minta internasional untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata alias KKB tersebut? Jangan hanya Pemerintah Indonesia yang ‘disuruh’ mendatangkan orang-orang asing. Ulah KKB-KKB harus dibasmi karena telah menyengsarakan mayoritas orang Papua dan Papa Barat,” katanya.
Edward menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama lima tahun pertama pemerintahannya hingga 20 Oktober 2019 telah membuat berbagai proyek dan program untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Bahkan, kini sudah ada program yang disebut “Satu Harga BBM”.
Dengan demikian, menurut dia, tidak ada lagi harga BBM di Papua dan Papua Barat yang satu liternya sampai puluhan ribu rupiah, sedangkan di Jawa hanya beberapa ribu rupiah. “Pada saat ini, sedang dibangun proyek Tol Papua untuk mempermudah transportasi, mengurangi ekonomi berbiaya tinggi sehingga dapat mempermudah hubungan antardaerah,” ujar dia.