JAKARTA, iNews.id -Menko PolhukamMahfud MD mengungkap masih ada 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural. Mahfud pun menyayangkan hal tersebut.
Data tersebut diungkap Mahfud dalam acara Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Dia pun meminta Menpan-RBTjahjo Kumolo yang juga hadir dalam acara itu untuk menindaklanjuti.
"Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, ada 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural. Ada Menpan-RB agar ini disinggung," katanya.
Selain itu, Mahfud turut menyoroti laporan adanya enam kepala daerah yang tidak menyerahkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun ini. Padahal di tahun sebelumnya mereka melapor.
"Ada 6 kabupaten/kota pada tahun sebelumnya telah menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, tetapi malah tahun ini tidak menyampaikan," tuturnya.
Mahfud pun mendorong agar para gubernur bisa melakukan evaluasi menyeluruh di kabupaten atau kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi tersebut. Menurut dia, segala bentuk kendala yang membuat reformasi birokrasi tak berjalan dapat dievaluasi.
"Saya mengingatkan kepada saudara-saudara para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendorong dan membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi serta mengevaluasi kendala-kendala apa yang menyebabkan daerah belum melaksanakan reformasi birokrasi," ucapnya.