JAKARTA, iNews.id - Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait polemik bisnis tes PCR yang diduga melibatkan pejabat dan pengusaha di Indonesia. Dua pejabat yang disebut-sebut terafiliasi dengan bisnis tes PCR yakni Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Mahfud mejelaskan kontroversi penanganan Covid-19 di Indonesia telah muncul sejak awal, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Menurutnya, ada tudingan Perppu sengaja dibuat guna mengorupsi dan menggarong keuangan negara dengan menggunakan hukum.
Mahfud menegaskan tujuan penerbitan Perppu tersebut tidak demikian. Alasan pemerintah waktu itu jelas untuk menangani pandemi Covid-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Menurut hukum keuangan, pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi Covid-19 diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, pemerintah membuat Perppu,” kata Mahfud.
Dalam perjalanannya, DPR kemudian menyetujui Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Mahfud mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memperkuat frasa di Pasal 27 ayat (2) ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3).
Dia menuturkan, situasi mencekam pada paruh pertama 2020 saat Covid-19 mulai mewabah telah mendorong presiden mengajak peran serta masyarakat untuk menanggulanginya dengan solidaritas sosial, tenang, dan kreatif. Menurut dia, saat itu, masyarakat seperti terteror dengan horor Covid-19.
"Alat kesehatan tidak ada, masker hilang dari pasar karena ditimbun oleh pedagang gelap dan dijual dengan harga puluhan kali lipat, rumah sakit banyak yang menolak pasien Covid-19 karena jika pernah menerima pasien Covid bisa dijauhi orang," katanya.