JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, konfigurasi politik demokratis akan menampilkan hukum yang responsif. Begitu juga sebaliknya.
Relasi konfigurasi politik dengan hukum telah diteliti Mahfud yang kemudian dituangkan dalam disertasinya.
Mulanya, Mahfud mengatakan korupsi merupakan sebuah fenomena pelanggaran hukum. Namun, dalam hasil penelitiannya, hukum akan baik jika demokrasinya baik pula.
"Saya selalu mengatakan begini, korupsi selalu dilihat sebagai fenomena pelanggaran hukum tapi dalam disertasi saya itu hukumnya akan baik atau hukumnya akan jelek baik pembuatan, substansi hukumnya maupun penegakannya, tergantung pada demokrasinya, kalau demokrasinya berjalan baik maka hukum akan baik, kalau demokrasinya buruk maka hukum juga akan buruk," kata Mahfud dalam webinar tadarus demokrasi yang diselenggarakan MMD Initiative, Sabtu (1/5/2021).
Mahfud menuturkan, konfigurasi politik demokratis akan menampilkan hukum yang responsif. Sedangkan konfigurasi politik otoriter dan hegemonik akan menampilkan hukum yang berwatak konservatif.
"Itu hasil penelitian saya sejak 1945 sampai 1993. Saya hitung dari tahun ke tahun perubahan konfigurasi politik tahun sekaian bergeser ke sini hukumnya akan jadi begini, itu jelas sekali," tuturnya.
Melalui webinar tadarus demokrasi ini, Mahfud berharap khalayak akan tercerahkan atas problematika demokrasi yang terjadi di Indonesia.