Mahfud tidak sekadar bicara. Menurut dia, pemerintahan Orde Baru yang KKN itu juga disebutkan dalam Tap MPR maupun undang-undang. Dengan demikian, ada dasar hukumnya. Zaman Soeharto, kata Mahfud mencontohkan, tidak ada DPR korupsi.
“Kita ingat zaman Pak Harto itu KKN banyak, luar biasa. Tapi bapak (hadirin) ingat gak, gak ada korupsi dilakukan dpr, hakim gak berani dulu, gubernur, pemda gak berani itu. Dulu korupsi itu korupsi terkoordinir,” ucapnya.
Lantas bagaimana sekarang?
“Sekarang Bapak lihat ke DPR, korupsi sendiri. Mahkamah Agung, hakimnya, korupsi sendiri. Mahkamah Konstitusi, gubernur, kepala daerah, DPRD semua korupsi sendiri-sendiri,” kata Mahfud.