Menurut Mahfud, proses pengamanan pengukuran tanah memang sempat terjadi gesekan karena dampak kerumunan masyarakat. Pasalnya terjadi pro kontra di masyarakat terhadap pembangunan tambang.
"Proses pengamanan kemarin sempat terjadi gesekan di lapangan tetapi gesekan dampak kerumunan masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra rencana pembangunan. Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan dalam gesekan antar warga," katanya.
Dalam pembangunan tambang, kata dia telah berkoordinasi Komnas HAM. Namun dua kelompok masyarakat saling intimidasi.
"Rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan serta menyertakan Komnas HAM. Memang terjadi saling intimidasi di masyarakat dua kelompok," katanya.