JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengungkap pembahasan RUU KUHP yang mengatur hukum pidana lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) pernah tertunda di DPR. Sebab lembaga legislatif tersebut ditekan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"Dulu kan tertunda pembahasannya (RUU KUHP LGBT) karena DPR mendapat tekanan dari LSM. Kalau begitu, kok salahkan pemerintah? Pemerintah sudah punya sikap dan konsep yang moderat terkait hal itu, lalu DPR-nya kalah oleh tekanan publik, ya sudah bukan urusan kita," kata Mahfud dalam kanal youtube APHTN-HAN, Rabu (18/5/2022).
Mahfud juga menegaskan selama belum ada undang-undang yang mengatur LGBT, pemerintah tidak bisa mengambil tindakan hukum.
"Pemerintah tidak akan bisa menindak LGBT di luar hukum yang sudah mengatur sesuai kavlingnya. Apakah itu administrasi negara, apakah ini perdata, pidana atau Tata Negara," katanya menuturkan.
Menurut dia, permintaan publik mendesak pemerintah untuk menangkap pelaku LGBT tidak dapat dilaksanakan. Pasalnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan ketiadaan hukum pidana untuk menjerat pelaku LGBT.
"Lalu memang mau ditangkap pakai pasal apa? Tidak ada hukum pidananya itu, orang bicara gitu (di podcast). Memangnya kita suka dengan itu? Kita tidak suka kesitu, tetapi tidak ada hukum pidananya," katanya.