“Tetapi kan di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya. Nah ini yang dimaksudkan perlu dilakukan relaksasi. Relaksasi bukan berarti itu melanggar protokol kesehatan,” ucap mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Mahfud sebelumnya melalui akun Instagram, @mohmahfudmd, menyebut pemerintah memikirkan rencana relaksasi PSBB karena banyak orang kesulitan untuk mencari nafkah. Akan ada pelonggaran-pelongaran, tanpa harus mengabaikan protokol kesehatan.
Sebagai contoh, larangan makan di restoran atau warung makan. Bisa jadi ada pelonggaran, misalnya, dengan tetap melaksanakan aturan physical distancing. Rencana ini sempat menuai sorotan dari sejumlah kalangan karena dinilai dapat menghambat pemutusan mata rantai penularan Covid-19.
Mahfud melanjutkan, kebijakan ketiga yakni bantuan sosial atau bansos. Presiden telah menginstruksikan agar penyaluran bansos cepat dan tepat. Tetapi, kata Mahfud, jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat, pemerintah akan mendahulukan cepat.
“Semuanya segera diberi, soal pembukuannya nanti, administrasi mungkin karena orang tidak punya KTP, tidak jelas rumahnya, tetapi jelas-jelas membutuhkan cepat, ya diberi,” kata dia.
Menurutnya, administrasi bisa dilakukan tersendiri tanpa menjadikan kartu penduduk dan alamat yang jelas sebagai prasyarat mendapatkan bantuan tersebut. Ini terutama bagi kaum-kaum miskin di perkotaan.