JAKARTA, iNews.id - Pilada Serentak 2020 dinilai harus tetap berjalan meskipun banyak dihujani kritik seputar isu nepotisme. Kritikan tersebut dinilai wajar di tengah demokrasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, tidak semua calon yang disebut-sebut maju melalui jalur nepotisme tidak memiliki niat baik untuk membenahi daerah masing-masing.
"Tetapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum dan jalan konstitusi yang bisa menghalangi orang itu berdasar nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun, tidak ada," ujar Mahfud saat menjadi pembicara utama dalam acara webinar bertajuk, Pilkada dan Konsolidasi Demorkasi Lokal, Sabtu (5/9/2020).
Dia mencontohkan, di Kabupaten di Bakalan, Madura pernah ada adik bupati setempat maju dalam pilkada karena melihat pemerintahan yang dipimpin kakaknya tidak berjalan baik.
"Jadi belum tentu orang nepotisme niatnya selalu jelek begitu tapi lebih dari itu memang tidak ada jalan hukum," ucapnya.
Menurutnya, persoalan nepotisme dalam politik tidak bisa dicegah secara hukum, kecuali menyangkut ekonomi. Mencegah setiap orang untuk berpolitik, kata dia bisa dikenakan pelanggaran HAM.
"Kalau di bidang politik seperti itu di mana-mana saya kira tidak bisa dihalang-halangi oleh hukum dan konstitusi. Di seluruh dunia begitu, kita mau melarangnya bagaimana? Tidak bisa, akan terjadi pelanggaran HAM," ucapnya.