Sebagai informasi, RUU Omnibus Law Keamanan Laut disiapkan karena ada 17 Undang-Undang (UU), yang mengatur secara berbeda dan memberi kewenangan berbeda. "Sehingga penanganan di laut itu, seperti proses investasi, proses perdagangan, bongkar muat, menjadi lama. Karena ada minimal ada tujuh yang memeriksa. Itu mau disatukan," ujar Mahfud di Kemenko Maritim dan Investasi Jakarta, Senin (23/12/2019)
Menurut dia, omnibus law ini harus melibatkan banyak institusi. Hal ini telah disepakati dan melibatkan institusi terkait, seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Idham Aziz.
"Yang punya kewenangan di laut itu. Seperti Polisi Air, itu kan ada aturan sendiri, Angkatan Laut punya aturan sendiri. Kementerian Perhubungan punya aturan sendiri, KKP punya aturan, TNI punya aturan sendiri, imigrasi punya aturan sendiri. Itu di laut sebegitu banyak aturan padahal kita ingin menyederhanakan proses perizinan masuk," ujarnya.