JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan tentang surat yang diperlihatkan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Surat tersebut bukan pencekalan, tapi penolakan agar Rizieq Shihab tidak keluar dari Arab Saudi dengan alasan keamanan.
Dia mengatakan, surat penolakan itu bukan dari Pemerintah Indonesia. Dia juga tidak bisa memastikan siapa yang mengeluarkan surat tersebut.
"Itu surat penolakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar karena alasan keamanan. Tidak dijelaskan bahwa itu apakah Pemerintah Indonesia, Pemerintah Arab, tidak ada," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Sampai saat ini dia belum bisa memastikan kebenaran mengenai surat itu. "Bagaimana kamu kalau dikasih surat gitu cara buktikannya? Beri tahu saya, saya laksanakan kalau kamu tahu caranya, kalau kamu menganggap itu bukti," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis meminta agar pemerintah mengirimkan surat kepada otoritas Arab Saudi jika meragukan surat penangkalan Habib Rizieq Shihab untuk kembali Indonesia. Surat tersebut untuk meminta klarifikasi langsung kepada otoritas Arab Saudi mengenai kebenaran ada surat penangkalan terhadap Rizieq Shihab.
Sementara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengaku belum pernah mengeluarkan surat menolak atau menangkal Rizieq Shihab kembali ke Tanah Air.
"Jadi, kepada Habib Rizieq Shihab, Kemenkumham c.q. Dirjen Imigrasi belum pernah menerbitkan surat untuk menolak atau menangkal Habib Rizieq Shihab masuk ke Indonesia sampai saat ini," kata Ronny dalam konferensi pers di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).