Mahfud MD Serang Balik Partai Demokrat soal Pasal Penghinaan Presiden: Ngawur

Riezky Maulana
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. (Foto dok Humas Kemenko Polhukam).

Pakar hukum tata negara ini juga menekankan, sebelum dirinya menjadi Menko Polhukam, RKUHP sudah disetujui DPR. Namun pada 2019 pengesahannya ditunda oleh para legislator Senaya itu.
 
“Karena sekarang di DPR, ya, coret saja pasal itu. Anda (Partai Demokrat) punya orang dan Fraksi di DPR,” kata Mahfud.

Editor : Zen Teguh
Artikel Terkait
1 hari lalu

Presiden PKS Sebut Prabowo Bakal Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi, Diminta Stand by di Jakarta

2 hari lalu

Demokrat Ungkap Prabowo bakal Kumpulkan lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

3 hari lalu

Hakeem Jeffries Calon Kuat Ketua DPR AS yang Baru

9 hari lalu

Partai Demokrat Pastikan Tidak Ajukan Nama Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal