Sebagai anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya tidak sinkron antara direktorat satu dengan yang lainnya.
Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"AHU (administrasi hukum umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Pemasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," ujarnya.
Dia menilai wajar jika pemerintahan mendatang melakukan penyempurnaan tugas dan fungsi dari setiap kementerian dan lembaga yang ada.
"Konsekuensinya ya itu, dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," tutur Habiburokhman.