"Kok rasanya benar karena korupsinya di mana-mana, ada backing mafia tambang gitu, lalu di situ ketika kami selesaikan, kalau ada jaksanya bagus, jaksanya ditindak atau dinaikkan pangkat agar enggak ngurusi kasus. Itulah sebabnya yang saya katakan sudah diketahui umum hanya orang enggak berani katakan," kata dia.
Dia menegaskan pemberantasan korupsi tak hanya sekadar jargon. Dia mengaku telah mengungkap praktik korupsi dan menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara senilai Rp701 triliun.
"Itu pun dengan kewenangan terbatas, belum yang dilakukan KPK, belum lagi yang ditemukan jaksa, oleh polisi. Itu baru di saya, Rp701 triliun dari kasus-kasus yang saya ungkap dan kemudian oleh pengadilan diselamatkan. 4,5 tahun. Baru di kantor Kemenko (Kemenko Polhukam) yang tidak punya kewenangan yuridis lain," ucapnya.
"Itu sebabnya saya katakan, itu kendalinya harus tetap. Diberi akses nanti kepada siapa pun wakil presiden yang akan terpilih," ujar dia.