JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terjadi di banyak kementerian dan lembaga. Modus yang paling umum yakni membuat perusahaan fiktif untuk menerima uang hasil suap.
Hal itu diungkapkan usai rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Sabtu, (11/3/2023).
"Tak ada yang perlu dihentikan. Saya juga terus melangkah saya ingatkan kementerian atau lembaga yang kaya begini banyak. Dia bikin perusahaan cangkang, siapa penggunanya, uang bertumpuk," ujarnya.
Namun, TPPU seperti itu bukan menjadi ranah kementerian tapi aparat penegak hukum (APH).
"Dan itu menteri nggak sanggup jangkau ke situ. Makanya ada APH," katanya.
Diketahui, pertemuan itu untuk membahas soal adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp300 Triliun yang melibatkan 647 pegawai Kemenkeu dalam kurun waktu 2009 sampai 2023.