"Itu tidak menimbulkan keributan. Itu proses legislasi biasa dan bisa diprioritaskan di awal pemerintahan," ujar Mahfud.
Langkah kedua, menurut menteri pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional ini, adalah judisial review. Langkah ini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan.
"Itu jalan konstitusional yang bagus, sehingga pembatalan itu bisa melalui dua jalur yaitu uji formal. Nah, itu bisa dibatalkan. Itu uji formal. Dulu saya pernah membatalkan waktu di MK," kata Mahfud.
Dia menuturkan, materi atau isi yang bisa diuji materi ke MK seperti, soal dewan pengawas (dewas), Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dan status ASN untuk pegawai KPK.
"Namun, itu mungkin tidak mulus karena tidak boleh membatalkan 1 pun UU yang tidak disukai orang tapi tidak melanggar konstitusi," kata Mahfud.