"Tidak dihiraukannya saran-saran Majelis DPP Partai yang telah disampaikan secara tersurat kepada Plt Ketua Umum sebanyak empat kali, terkait pencalegan, gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan pilpres, dan percepatan muktamar," tutur Fadholan.
Dia mengatakan, berdasarkan keputusan dan rekomendasi munas dan Silatnas Ulamail Kakbah di Cirebon pada 8 September 2025 lalu, para pimpinan majelis DPP PPP, ulama dan kiai dari seluruh Indonesia menyerukan seluruh komponen DPP, DPW, dan DPC PPP se-Indonesia untuk tidak lagi mengusung Mardiono sebagai caketum PPP pada Muktamar X 2025.
"Kita juga berharap agar PPP membuka diri kepada tokoh-tokoh terbaik bangsa baik dari dalam maupun luar kader PPP," tutur dia.
Diketahui, Mardiono masih menjadi kandidat kuat sebagai ketua umum PPP 2025-2030. DPW dan 10 DPC se-Maluku Utara sepakat mendukung Mardiono sebagai ketua umum definitif.
Plt Ketua DPW PPP Maluku Utara, Arif Abd Rahim mengatakan PPP membutuhkan figur pemimpin yang tegas, solid, dan dekat dengan para ulama. Kriteria tersebut, menurutnya, dimiliki Mardiono yang dinilai layak memimpin PPP.
“PPP saat ini membutuhkan pemimpin yang kuat, tegas, dan dekat dengan para kiai. Pak Mardiono masih layak memimpin PPP untuk lima tahun ke depan,” kata Arif.