JAKARTA, iNews.id – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menilai biaya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden dan legislatif terus membesar. Sejak Pemilu 2004, negara harus mengeluarkan anggaran hingga Rp3 triliun untuk pelaksanaan pemilu.
Angka itu, kata dia naik cukup signifikan pada 2009 yang mencapai Rp8 triliun. Selanjutnya pada 2014 menjadi Rp15 triliun dan terakhir pada Pemilu Serentak 2019 menjadi Rp25 triliun lebih.
”Ini gila,” ujar Hendropriyono usai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Dia mengusulkan agar jabatan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah diperpanjang dari sebelumnya hanya lima tahun menjadi delapan tahun. Dengan masa jabatan delapan tahun, menurutnya pemerintahan akan semakin kuat, begitu pula rakyatnya.
"Tapi satu kali saja. Turun penggantinya nanti silakan berkompetisi. Tidak ada petahana,” ucapnya.