Usulan masa jabatan delapan tahun juga berlaku untuk anggota DPR dan MPR karena pemilu dilaksanakan serentak. “Karena pemilihan serentak, kita harus konsekuen. Jangan banci dan sekarang banci. Ada yang pemilihan langsung, ada yang tidak di daerahnya. Negara ini tidak bisa diurus yang amatiran seperti itu," katanya.
Menurutnya, dalam negara Pancasila tidak dikenal istilah oposisi karena yang diutamakan persatuan Indonesia. Kemudian, setelah duduk menjadi menteri atau duduk dalam pemerintahan kesetiaannya kepada partai selesai, berikutnya harus setia kepada negara
”Tidak ada oposisi. Semuanya memerintah bersama-sama. Presiden sebagai kepala pemerintah, bisa tunjuk siapa saja duduk di kabinet. Bisa saja. Tapi yang milih Presiden bukan partai.