JAKARTA, iNews.id – Aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) marak di sejumlah daerah. Berbagai elemen masyarakat menuntut agar pembahasan RUU tersebut dihentikan.
Merespons maraknya aksi massa ini, Menteri Koordinator Politik hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak akan menghalangi. Aksi unjuk rasa oleh masyarakat dipersilakan.
“Jika mau demo tidak apa-apa itu menunjukan demokrasi tumbuh. Kita tidak akan menghalangi. Demo silakan, asal jangan destruktif dan ikuti protokol kesehatan,” kata Mahfud di Jakarta, Senin (6/7/2020).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga meminta DPR kembali mempertimbangkan dan meminta masukan dari masyarakat terkait RUU HIP. Di sisi lain, sikap pemerintah sudah final yaitu menolak segala tafsir tentang Pancasila dalam RUU tersebut.
Mengenai adanya usulan untuk dijadikan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), Mahfud MD tak ingin buru-buru menanggapi. Dia akan membicarakannya lebih lanjut.
Ada atau tidak ada undang-undang, kata Mahfud, sudah ada BPIP. Bila sekarang hendak ditingkatkan menjadi undang-undang, hal itu juga dipersilakan.
“Karena tidak ada yang secara prinsip menentang Ideologi Pancasila. Itu hanya organisasi yang wajib mensosialisasikan dan membumikan Pancasila di dalam kehidupan bernegara, bukan dengan tafsir baru,” ucap pakar hukum tata negara ini.