JAKARTA, iNews.id – Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini sedang digodok DPR. Pemerintah akan fokus pada tugas lain yang dinilai lebih urgen.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud meminta DPR untuk menyerap aspirasi terlebih dahulu.
“Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat,” kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (16/5/2020). Mahfud didampingi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan karena akan fokus dahulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Untuk itu, Pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (surpres).
Seperti diketahui, RUU HIP menuai kontroversi luas di masyarakat. Sejumlah pasal dikecam karena dianggap bakal menghapuskan pondasi bernegara.
Pasal kontroversial tersebut antara lain menjadikan Pancasila mengerucut pada Trisila dan Ekasila. Selain itu, penghilangan Tap MPRS Nomor XXV/1966 yang melarang komunisme di Indonesia.
Mahfud sebelumnya telah menegaskan, pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final. Berdasarkan Tap MPR I/2003, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS XXV/1966.