Puan mengatakan, isu perlindungan PMI dan TPPO harus menjadi perhatian internasional karena semakin marak. Korban PMI akibat kekerasan dan TPPO pun juga terus bertambah.
Terbaru, seorang PMI asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) menjadi korban tindak kekerasan dan eksploitasi di Malaysia oleh majikannya. Tak hanya itu, sebanyak 20 orang WNI menjadi korban perdagangan manusia atau TPPO di Myanmar dengan modus tawaran pekerjaan.
“DPR RI juga akan mendorong peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia melalui kampanye dan program edukasi yang dilaksanakan bersama oleh negara-negara ASEAN,” tegas Puan.
Tak hanya isu PMI dan perlindungan terhadap perempuan serta anak, DPR RI juga akan mengawal berbagai isu dalam agenda KTT ASEAN ke-42. Di antaranya penyusunan visi paska 2025, perkembangan di Myanmar, pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan arsitektur kesehatan di kawasan dan di luar kawasan serta penandatanganan ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).
"Parlemen ingin memberi kontribusi terhadap berbagai persoalan yang dibahas pada KTT ASEAN kali ini,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.
Selain itu, Puan memastikan komitmen AIPA bersama ASEAN untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjawab berbagai tantangan regional dan global. Serta memantapkan posisinya sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyatnya.
“Ini berfungsi sebagai platform bagi kami, parlemen anggota ASEAN, untuk menjalankan fungsi diplomasi parlementer kami, termasuk berbagi perspektif dan menjajaki cara baru untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang,” katanya.