“Negara tidak boleh membuat seorang anak berhenti kuliah hanya karena sistem lebih cepat mengubah desil daripada memperbaiki data yang dipersoalkan,” kata Esti.
Selain kasus tersebut, Esti mengaku masih menemukan sejumlah persoalan serupa di masyarakat. Dia mempertanyakan proses penentuan desil yang dilakukan BPS karena hasil pemeringkatan tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
“Ada juga single parent dengan rumah kontrakan dan kerja tidak tetap, tapi masuk desil 7, dan banyak temuan lain di lapangan. Ini dampaknya sangat besar,” katanya.
Sementara itu, BPS merespons klasifikasi desil kesejahteraan seorang pengemudi becak di Kulonprogo yang sebelumnya terdata di desil 9. Hal ini membuat heboh publik karena pengelompokan tingkat kesejahteraan warga tersebut yang sempat tercatat pada kelompok masyarakat mampu.
Terbaru, BPS telah menyesuaikan data desil pengemudi becak tersebut dari desil 9 menjadi desil 3. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perubahan ini murni terjadi karena proses pemutakhiran data secara berkala, bukan akibat kesalahan teknis atau ketidakvalidan basis data.
Pihaknya baru melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan status sosial ekonomi warga yang bersangkutan tercatat secara presisi. Penyesuaian menuju desil 3 berhasil dirampungkan setelah profil ekonomi terkini warga tersebut masuk ke dalam saluran pendataan resmi.
"Kan sudah dimutakhirkan, sekarang dia sudah ada di desil tiga. Hal itu terjadi karena sebelumnya beliau belum memasukkan datanya ke dalam kanal pemutakhiran, dan setelah diperbarui datanya langsung sesuai dengan fakta terbaru," ujar Amalia, Jumat (28/8/2026).