JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti anomali dalam penentuan desil kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) diminta segera mengevaluasi proses penentuan dan pemutakhiran data agar bantuan sosial (bansos) serta bantuan pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayati mengatakan, ketidaksesuaian data desil dengan kondisi faktual masyarakat berpotensi membuat keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial dan pendidikan.
“Saat ini marak keluhan masyarakat terkait dengan penentuan desil yang tidak sesuai. Bahkan ada seorang tukang becak yang desilnya sama dengan anggota DPR RI, yaitu desil 9,” kata Esti dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).
Dia mencontohkan kasus Timbul, seorang tukang becak di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang status kesejahteraan keluarganya berubah dari desil 1 menjadi desil 9.
Perubahan tersebut berdampak terhadap akses pendidikan putranya, Luki Arya Wijaya, yang telah diterima di Program Studi Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Luki mengalami kesulitan memperoleh keringanan biaya kuliah dan mengakses Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah karena keluarganya tercatat dalam kelompok yang dianggap mampu.