"Percepatan yang kami lakukan dengan menerbitkan Perpres, kemudian bentuk satgas untuk melakukan penegakan hukum hingga pembinaan. Semua memang harus kita hadapi mulai dari masalah alam dan ancaman kesehatan bagi masyarakat jika tambang ilegal terus dibiarkan," ucapnya.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan hingga April 2017 ada 7.464 tambang berizin dan tambang tanpa izin di 8.683 titik dengan luas sekitar 146.540 hektare. Dia menyatakan penutupan tambang ilegal harus disertai identifikasi mendalam.
"Sementara yang baru direklamasi seluas 59.903 hektare dari luas tambang ilegal," ujar Siti.
Rapat itu dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Tito Karnavian; Menteri ESDM, Arifin Tasrif; Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; dan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.