JAKARTA, iNews.id – Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta publik tidak terlalu berharap kepadanya untuk mendesak Presiden Jokowi agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Pasalnya, menerbitkan perppu menurut dia adalah kewenangan penuh presiden.
“Enggak ada gunanya berharap sama saya, saya enggak pegang kewenangan. Tetapi saya sampaikan suara-suara itu (ke presiden), saya sampaikan pasti. Tetapi yang punya kewenangan tetap presiden,” kata Mahfud di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku, sejak belum menjabat menteri hingga saat ini, dia secara pribadi mendukung pemerintah mengeluarkan Perppu KPK. Namun, Mahfud menegaskan, posisi menteri adalah sebagai pembantu presiden yang tak memiliki visi misi sendiri.
“Makanya presiden mengatakan visi presiden itu adalah visi presiden, menteri tidak boleh punya visi lepas, kan begitu. Nah, itulah harus konsekuen, kalau mau jadi menteri ya begitu dong, kan begitu,” katanya.
Dia mengatakan, saat ini ada problematika di masyarakat yang menilai jika presiden tak mengeluarkan Perppu KPK maka itu berarti melemahkan lembaga antirasuah. Begitu pula sebaliknya. Mahfud pun menilai wajar terjadi jika pemerintah mengeluarkan atau tidak suatu kebijakan.
Menurut dia, saat ini masih banyak cara untuk memaksimalkan hal-hal yang diperkirakan bisa menguatkan lembaga KPK. “Nah kita punya kesempatan tersisa, bagaimana sekarang menguatkan Kejaksaan Agun, kepolisian. Bagaimana mencari Dewan Pengawas (KPK) yang bagus, bagaimana KPK itu sekarang didorong agar menangani kasus-kasus besar. Itu sisa yang tersedia,” dalihnya.