”Kalau mengancam keluar itu bisa mengeras, tapi saya rasa itu tidak sampai,” katanya.
Arya mengingatkan, selain eksekutif yang kuat, negara ini sebenarnya membutuhkan legislatif yang kuat dengan hadirnya parpol oposisi sebagai penyeimbang. Di sisi ini, penegasan PKS sebagai oposisi patut diapresiasi.
Menurut Arya, hingga saat ini dirinya belum melihat jelas blue print kabinet Jokowi-Ma’ruf. Belum jelasnya gambaran inilah yang bisa menimbulkan partai-partai bermanuver. ”Jokowi akan kesulitan dalam memulai negosiasi sejak awal,” katanya.
Sementara itu anggota Fraksi PDIP DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, pertemuan Prabowo-Megawati di Teuku Umar penting untuk mengurangi polarisasi di masyarakat setelah Pemilu 2019. Pertemuan dua sahabat itu lebih untuk mendinginkan suasana dan kebulatan tekad dalam membangun Indonesia ke depan.
”Banyak pihak terutama Bu Mega dan Pak Prabowo, (menyerukan) we must move on, bahwa kita sekarang kontestasi demokrasi sudah selesai,” ujar Eva.