Memahami Konsep Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi

Fahri Bachmid
Anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Fahri Bachmid. (Foto: Istimewa).

Semua landasan hukum itu berdasar pada alat bukti yang sah. Hakim kontitusi tidak boleh didorong agar bersikap parsial dengan cara aktif untuk mencari alat bukti untuk kepentingan Pemohon. Ini adalah sebuah ironi dalam konteks sengketa pilpres dengan corak “contentious”, yang mana para pihak saling berhadapan serta membela kepentingan hukum yang berbeda pula.

Dengan demikian Pemohon secara hukum diberi beban untuk membuktikn dalil yang dikemukakan atau sesuai sifat ajaran hukumnya disebut dengan “Actori Incumbit Probatio”. Akan menjadi melawan hukum jika secara otoritatif Mahkamah didorong oleh pihak Pemohon agar dapat berperan aktif untuk membantu mencari serta menemukan alat bukti untuk kepentingan mereka.

Dengan argumentasi bahwa hakim harus melakukan judicial activism, hal tersebut melanggar asas imparsialitas lembaga peradilan dan menjadi tidak relevan berdasar kaidah-kaidah hukum pemilu yang berlaku saat ini.

Perlu diingat bahwa berdasarkan desain konstitusional tentang pemilu beserta lembaga peradilan yang diberikan mendat khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilu telah diatur sedemikian rupa serta dengan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan demikian, secara teoritik maupun normatif hendaknya dipahami bahwa konsep serta paradigma judicial activism bukanlah dimaksudkan untuk mengadili perkara PHPU pilpres. Sebab, salah satu kewenangan konstitusional MK yakni memeriksa, mengadili, serta memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final, termasuk dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Editor : Zen Teguh
Artikel Terkait
3 hari lalu

Buntut Sidang Gibran, Pengamat Pendidikan Ina Liem Dilaporkan Subhan Palal ke Polisi

5 hari lalu

Aturan Hak Pensiun Presiden-Wapres Digugat ke MK, Ketidakjelasan Norma Pemberhentian Disorot

9 hari lalu

Wakil Ketua MK Pertanyakan Kontribusi Pajak Vape: Kalau Tidak Besar Buat Apa Dipertahankan?

11 hari lalu

PAN Nilai Tak Ada Jalur Hukum Lagi Buat Gibran: Pilihannya Hanya Mundur atau Diberhentikan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal