Pemerintah juga menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah untuk menggambarkan perbedaan kondisi dan kebutuhan hidup di setiap wilayah.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran yang lebih terukur mengenai kebutuhan hidup masyarakat di wilayah masing-masing saat merumuskan besaran upah minimum.
Dia menegaskan, Dewan Pengupahan Daerah perlu menjadikan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. Proses penetapannya juga harus mengedepankan dialog sosial dengan menyerap aspirasi pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Mekanisme penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.