Menaker Siapkan Formula Kenaikan Upah Minimum 2027, Pertimbangkan Biaya Makan hingga Tempat Tinggal 

Iqbal Dwi Purnama
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli. (Foto: Istimewa)

Pemerintah juga menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah untuk menggambarkan perbedaan kondisi dan kebutuhan hidup di setiap wilayah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran yang lebih terukur mengenai kebutuhan hidup masyarakat di wilayah masing-masing saat merumuskan besaran upah minimum.

Dia menegaskan, Dewan Pengupahan Daerah perlu menjadikan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. Proses penetapannya juga harus mengedepankan dialog sosial dengan menyerap aspirasi pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Mekanisme penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
11 jam lalu

UMP hingga UMSK 2027 Diumumkan Bulan Ini, Berikut Jadwal Lengkapnya

11 jam lalu

KSPI Dorong Upah Minimum 2027 Naik hingga 9,5 Persen

16 jam lalu

Mendagri Minta Gubernur Segera Tetapkan UMP 2027, Paling Lambat 21 November

1 bulan lalu

Presiden KSPI: Kenaikan Upah Minimum Bukan Penyebab Perusahaan Tutup dan PHK

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal