Gambaran tersebut dapat menjadi masukan bagi institusi pendidikan dalam menyesuaikan penyiapan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada proses validasi penggunaan TKA. Menurut Yassierli, proses tersebut perlu melihat sejumlah aspek, mulai dari jabatan dan kualifikasi TKA hingga keberadaan tenaga kerja pendamping serta pelaksanaan alih keahlian dan teknologi.
Langkah tersebut diperlukan agar penggunaan TKA turut memberikan manfaat terhadap peningkatan kapasitas pekerja Indonesia.
Pembahasan mengenai pemanfaatan data TKA dilakukan dalam kegiatan Sinergitas Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan TKA. Kegiatan tersebut diikuti petugas validasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA).
Validasi data dinilai penting untuk menghasilkan informasi penggunaan TKA yang akurat. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendukung pembinaan sekaligus pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
Yassierli juga menekankan perlunya koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Data TKA dari daerah dinilai dapat melengkapi gambaran kebutuhan tenaga kerja secara nasional.
"Dengan data yang baik, data yang akurat, data yang cukup, kita akan bisa menyusun kebijakan yang berbasis data," kata Yassierli.