Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah percepat vaksinasi Covid-19. (Foto Antara).
Dita Angga

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (bansos) dalam rangka percepatan vaksinasi. Dia mengatakan bahwa kepala daerah tidak perlu ragu menggunakan BTT dan Bansos selama tidak ada niat buruk merugikan negara.

"Selama ini ada keragu-raguan dari kepala daerah menggunakan BTT dan Bansos untuk penanganan pandemi dan percepatan vaksin. Selama itu tidak ada niat buruk ‘mens rea’ untuk merugikan negara, segera manfaatkan Bansos dan BTT untuk percepatan vaksinasi," katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Jumat (24/12/2021).

Tito menjelaskan bahwa Menteri Keuangan sudah mengeluarkan aturan yakni 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Penambahan anggaran itu nantinya untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan untuk PPKM, insentif tenaga kesehatan, dan belanja kesehatan lainnya serta kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah," tuturnya.  

Di sisa waktu  7 hari menjelang berakhirnya tahun 2021, Tito melihat masih ada sisa anggaran dari APBD yang bisa dialokasikan untuk percepatan vaksin. Maka dari itu dia meminta para kepala daerah agar menugaskan Sekda dan Kepala BPKAD untuk mengecek sisa anggaran setelah refocusing 8% DBH dan DAU.

"Ini bisa digunakan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19. Pos lainnya bisa dipakai itu dari BTT dan Bansos," tuturnya.

Pos BTT dan Bansos juga dapat digunakan untuk memancing warga agar datang dan bersedia untuk divaksin. Misalnya dengan diberikan kompensasi berupa hadiah atau doorprize.

"Penggunaan BTT sudah saya buatkan Surat Edaran per tanggal 16 Desember 2021 tentang Dukungan Percepatan Vaksinasi dan Pembayaran Tenaga Kesehatan pada APBD Tahun Anggaran 2021," ujarnya.  

Lebih lanjut Tito mengatakan bahwa penggunaan dana untuk percepatan cakupan vaksinasi agar dikoordinasikan dengan pihak terkait. Baik secara internal yaitu inspektorat daerah, maupun secara eksternal yaitu DPRD, BPKP, dan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Pelaksanaan percepatan cakupan vaksinasi tersebut mengutamakan integritas dan tidak memiliki unsur niat yang tidak baik (mens rea) yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain," pungkasnya.


Editor : Faieq Hidayat

BERITA TERKAIT