Pos BTT dan Bansos juga dapat digunakan untuk memancing warga agar datang dan bersedia untuk divaksin. Misalnya dengan diberikan kompensasi berupa hadiah atau doorprize.
"Penggunaan BTT sudah saya buatkan Surat Edaran per tanggal 16 Desember 2021 tentang Dukungan Percepatan Vaksinasi dan Pembayaran Tenaga Kesehatan pada APBD Tahun Anggaran 2021," ujarnya.
Lebih lanjut Tito mengatakan bahwa penggunaan dana untuk percepatan cakupan vaksinasi agar dikoordinasikan dengan pihak terkait. Baik secara internal yaitu inspektorat daerah, maupun secara eksternal yaitu DPRD, BPKP, dan Aparat Penegak Hukum (APH).
"Pelaksanaan percepatan cakupan vaksinasi tersebut mengutamakan integritas dan tidak memiliki unsur niat yang tidak baik (mens rea) yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain," pungkasnya.