Menurut Tito, pemerintah belum menerima surat dari DPR terkait draf RUU DKJ. Apabila surat itu sudah ada, maka kemungkinan besar yang ditunjuk membahas RUU ini bersama DPR adalah Mendagri.
Tito memastikan akan mempelajari alasan DPR yang mengusulkan penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh Presiden.
“Tapi posisi pemerintah sangat jelas, dalam rapat pemerintah, kita juga memiliki konsep tentang DKJ. Kita tidak pernah membicarakan mengenai masalah perubahan mekanisme rekrutmen kepala daerah, Gubernur, Wakil Gubernur. Artinya bukan penunjukan tetapi tetap melalui mekanisme Pilkada,” katanya.