Karena itu, Mendagri meminta BPSDM untuk terus memutakhirkan kurikulumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya itu, kualitas para pengajar juga harus ditingkatkan.
”Diklat-diklat teknis yang out of date baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat,” ucapnya.
Tito juga meminta pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di BPSDM dapat turut serta mengembangkan integritas aparatur. Terpenting, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis, melainkan juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan.
Untuk diketahui BPSDM selama ini rutin melaksanakan pendidikan dan latihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi, kepemimpinan aparatur penyelenggara urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
Selain itu BPSDM juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia. Untuk 2019, alumni diklat BPSDM sudah mencapai 26.270 orang, terdiri atas pejabat dan aparat pemerintah pusat, serta anggota DPRD.