JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memutuskan Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pilkada merupakan bagian dari program padat karya.
Tito mengeluarkan pernyataan tersebut karena menurutnya 60 persen anggaran pilkada digunakan untuk membayar honor penyelenggara. Dia mengatakan ada sekitar 3 juta penyelenggara pilkada yang terlibat.
"Penyelenggara pilkada ada di 270 wilayah dengan 304.000 tempat pemungutan suara (TPS). Per TPS ada sekitar 10 panitia berarti ada tiga juta lebih di seluruh Indonesia. Sebanyak 60 persen dari anggaran Rp14 triliun digunakan untuk insentif bagi 3 juta penyelenggara pilkada itu," kata Tito dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Mantan Kapolri ini menyamakan pilkada dengan program padat karya karena memberikan pekerjaan bagi panitia penyelenggara selama Juni-Desember 2020. Pemerintah memulai kembali tahapan Pilkada Serentak 2020 sejak Senin (15/6/2020).
Selain itu Tito juga mengatakan penyelenggaraan pilkada merangsang kegiatan ekonomi di daerah. Sebab 40 persen anggaran disiapkan untuk pengadaan logistik yang melibatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Baginya Pilkada Serentak 2020 memberikan dampak ganda di bidang ekonomi dan politik. Dia berharap Pilkada Serentak 2020 dapat membentuk pemerintahan kuat di daerah yang dapat mempercepat penanganan wabah covid-19.
"Kita berharap 40 persen anggaran pengadaan logistik bisa merangsang perekonomian di daerah. Ekonomi bisa berjalan, agenda politik juga selesai," ucapnya.