Dia menyebut masyarakat tersebut masih menghadapi ketidakpastian hukum terkait lahan yang mereka kelola. Bahkan, sebagian warga harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.
"Namun hingga hari ini mereka masih menghadapi ketidakpastian hukum atas lahannya. Bahkan tidak sedikit yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Contoh terdekat, Pimpinan dan para anggota Baleg, tidak jauh dari ibu kota negara, di Bogor—saya sudah ke sana—Sukawangi, ada tiga desa, 100 persen menjadi kawasan hutan," ucap Yandri.
Yandri kemudian mencontohkan kondisi di tiga desa di Sukawangi, Bogor. Dia mengatakan berbagai fasilitas publik dan aktivitas masyarakat tetap berjalan di wilayah tersebut, meski seluruh wilayah desa masuk kawasan hutan.
Padahal, kata Yandri, di desa itu ada pondok pesantren, masjid, puskesmas, jalan negara, sertifikat, dan warga telah ikut pemilu serta membayar pajak.
"Tapi desanya masuk 100 persen kawasan hutan. Dan ada ibu-ibu yang ditangkap, bapak-bapak yang dipenjara. Saya kira ini harus kita akhiri dengan undang-undang ini," ujar Yandri.