Industri pariwisata dan perikanan yang berkembang pesat juga menjadi salah satu penyumbang sampah laut. Limbah dari aktivitas pariwisata, seperti plastik sekali pakai dan sampah dari perahu wisata, sering kali tidak dikelola dengan baik dan langsung dibuang ke laut.
Begitu pula dengan alat tangkap ikan yang tidak terpakai atau rusak, yang sering kali dibuang begitu saja oleh nelayan.
Di sisi lain, banyak sungai di Indonesia yang tercemar dan berfungsi sebagai saluran utama pembuangan limbah dari daerah hulu ke laut. Sungai-sungai ini mengangkut berbagai jenis sampah, mulai dari plastik hingga bahan kimia, yang akhirnya mencemari laut. Hal ini diperburuk oleh minimnya upaya pembersihan sungai dan pengawasan terhadap aktivitas pembuangan sampah ke sungai.
Kurangnya penegakan hukum yang tegas juga menjadi salah satu kendala besar dalam mengatasi masalah sampah laut di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan, penerapannya sering kali tidak konsisten. Banyak pelanggaran yang terjadi tanpa adanya sanksi yang cukup berat, sehingga pelaku pembuangan sampah ilegal tidak jera.
Indonesia saat ini berada di persimpangan, di mana upaya besar diperlukan untuk mengatasi masalah sampah laut. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk sampah terhadap lingkungan.
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dengan tujuan dapat mengurangi 70% sampah ke laut pada tahun 2025
Sementara itu, melansir dari situs Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah melakukan beragam upaya pada tingkat nasional, regional dan global. Sejak tahun 2015, Indonesia telah mengkampanyekan ancaman marine plastic debris di tingkat global.
Indonesia merupakan co-sponsor resolusi resolusi Marine Plastic Debris and Microplastic yang diusulkan oleh Norwegia pada pertemuan United Nations Environment Assembly UNEA.
Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk menjaga kebersihan laut dan kesehatan ekosistem, tetapi juga untuk menjaga citra Indonesia sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya alam.