Dalam hal ini, Hamzah Haz tergolong pemimpin yang pro-kebijakan harus berbasis evidence (evidence based policy). Jika politik populis yang anti-rasional dijalankan oleh partai politik, maka pro-kontra tersebut akan mengarah kepada krisis politik dan akan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, krisis politik, dan meluas menjadi krisis ekonomi rakyat.
Apa yang dilakukan politisi sekarang ini? Mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya. Mestinya Sri Mulyani bisa berdiri rasional dalam kebijakan seperti Hamzah Haz. Tetapi kasus Perpu 01 dan utang Rp1.520 triliun pada 2020 dengan alasan Covid adalah kesalahan sejarah keputusan APBN yang dampaknya bisa sampai 2-3 periode kepresidenan. Kini beban utang superberat, tahun utang jatuh tempo mencapai Rp800 triliun dan bunga yang harus dibayar menguras pajak rakyat, mencapai lebih Rp500 triliun.
Tidak ada lagi penjaga APBN seperti Hamzah Haz. APBN rusak pada sisi penerimaan, sekaligus lebih rusak pada sisi pengeluarannya. Selain rusak karena kesalahan politik dan kebijakan di pusat, APBN juga menjadi target korupsi dan bancakan yang masif di banyak daerah kabupaten/kota, provinsi, serta di banyak kementerian dan lembaga negara.