Lebih lanjut, Raja Juli menyebut, pihaknya telah mencabut 18 PBPH dengan lebih 500.000 hektare pada 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025," kata dia.
Sebelumnya, Raja Juli menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan PBPH selama menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih. Diketahui, isu pembalakan hutan mencuat setelah musibah banjir bandang dan longsor di Sumatra.
“Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,” kata Raja Juli.