Menurutnya, perbaikan pola pengelolaan dapat menciptakan efisiensi tanpa mengganggu keberlanjutan program strategis pemerintah. Karena itu, pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan.
"Sehingga dengan manajemen yang baru, punya pola pengelolaan yang baru, sehingga efisiensinya terbentuk. Nah, dengan demikian nanti kita pahami bahwa akan ada pelaksanaan anggaran yang lebih efisien. Ini yang terus kita cari. Namun, seluruh kegiatan prioritas dari pemerintah dan Bapak Presiden terus kita jalankan," ucap Suahasil.
Di tengah upaya efisiensi, belanja negara pada kuartal IV 2026 diproyeksikan mencapai Rp1.300 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan belanja pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun.
Suahasil menilai, peningkatan belanja pemerintah dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga perlindungan sosial bagi masyarakat. Dia menuturkan, APBN harus menjalankan fungsi mendorong aktivitas ekonomi dan melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal.
"Karena itu kita yakin bahwa belanjanya akan mencapai Rp1.300 triliun di Q4, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu. Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif ini yang kita cari. Sehingga yang namanya APBN itu menumbuhkan ekonomi, namun APBN juga melindungi masyarakat, dan dilaksanakan dengan cara yang efisien sehingga dia kredibel," ujarnya.
Terkait postur fiskal, Suahasil memastikan proyeksi defisit APBN 2026 tetap dijaga sesuai dengan outlook yang telah disampaikan kepada parlemen.
"Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85 persen dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun," tuturnya.