Suahasil menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan belanja pemerintah. Pada kuartal IV 2026, belanja APBN diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun.
"Namun, kalau kita mengatakan efisiensi anggaran, itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran karena untuk Q4 ini APBN akan belanja Rp1.300 triliun lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun," tuturnya.
Suahasil menuturkan, belanja negara diarahkan untuk mendukung layanan publik, menjaga konsumsi masyarakat, serta menyalurkan bantuan sosial dan bantuan pangan bagi kelompok rentan. Pemerintah berharap belanja negara dapat mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal terakhir tahun ini.
"Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial, bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk Q4 dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan pendorong apa namanya kegiatan government expenditure di di perekonomian kita," ucap Suahasil.
Selain menjaga efektivitas belanja negara, Kemenkeu menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.